Sayup-sayup Pemulihan Ekonomi dan Tumpukan Utang BUMN

Di antara pemulihan ekonomi dan risiko gagal bayar utang: COVID-19 menjadi salah satu faktor mengapa BUMN landai pendapatan dan beban utang yang meroket.

  • Kedua, inflasi rendah, daya beli dan pembatasan jumlah produksi. Inflasi pada Mei 2020 hanya menyentuh angka 0,07% hingga 1,68% di akhir tahun 2020. Angka ini diklaim terendah oleh BPS dan jauh dari ekspektasi pasar yang memprediksi inflasi mencapai 2% hingga 4% secara tahunan (yoy). Tentunya, ini tidak jauh dari akibat pembatasan sosial yang menyebabkan aktivitas pasar domestik terhenti. BUMN yang memiliki ketergantungan supply pun turut mengalami penurunan produksi.
  • Ketiga, operasional dan likuidasi perusahaan yang mengalami friksi akibat hambatan pasok dan produktivitas. Ini pun termasuk agenda pembangunan infrastruktur di awal tahun 2019 yang diupayakan oleh BUMN dengan mengambil jumlah besaran utang yang besar. Karena skema proyek pemerintah-BUMN adalah Contractors Pre-Financing (CPF), dimana pembayaran dilakukan diakhir proyek, maka jalan tersebut harus ditempuh BUMN untuk mengejar target.

Skenario penyelamatan BUMN

Secara normatif, skenario penyelematan BUMN tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2020. Hal-hal yang tercantum mencakup: (1) melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN; (2) penempatan dana; (3) investasi pemerintah secara langsung dan (4) penjaminan.

sumber: Kementrian BUMN (2020)

Proyeksi di masa berikutnya

Secara teknis, utang BUMN dapat digolongkan sebagai utang publik karena memiliki korespondensi dengan anggaran publik. Apabila ceroboh dan abai, maka utang BUMN bisa menyebabkan bencana fiskal negara. Melihat kondisi sebelum pandemi pun, kondisi piutang BUMN sudah memprihatinkan. Rata-rata rasio utang terhadap aset BUMN naik dari 33,42% pada 2016 menjadi 69,52%. Namun, kenaikan utang tak berbanding dengan kemampuan perusahaan mencetak keuntungan. Rata-rata laba bersih dibandingkan pendapatan BUMN justru turun dari 10,14% pada 2019 menjadi 7,09%.